• Selasa, 25 Januari 2022

Dipimpin Firli Bahuri, KPK Pamerkan Walkot Cimahi Pakai Baju Tahanan

- Sabtu, 28 November 2020 | 13:02 WIB
41
41

SMOL.ID, JAKARTA - KPK telah menetapkan Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna sebagai tersangka kasus suap Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi. KPK pun memamerkan Ajay M Priyatna dalam konferensi pers hari ini. Pantauan di KPK, Jakarta, Sabtu (28/11/2020), Ajay mengenakan rompi tahanan berwarna orange. Selain Ajay, ada pula tersangka Hutama Yonathan selaku Komisaris RS Kasih Bunda yang juga dipamerkan sebagai tersangka. Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Jumat (27/11) siang. Total, ada 2 orang yang dipamerkan KPK dalam kasus suap ini. Pejabat KPK yang memimpin jumpa pers ini adalah Ketua KPK Firli Bahuri. "Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020," kata Ketua KPK Firli Bahuri, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/11). Sebelum terjaring OTT KPK, Ajay sempat menghadiri sejumlah agenda kegiatan di antaranya simbolis penyerahan bantuan beras kepada Posyandu se-Kota Cimahi (404 Posyandu), bertempat di Kelurahan Cibabat pukul 07.30 WIB. Selain Ajay, KPK juga mengamankan 11 orang lainnya terkaits kasus suap tersebut. Diketahui, KPK menetapkan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna sebagai tersangka penerima suap terkait dengan perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi. Selain Ajay, KPK juga menetapkan Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan. Berikut 2 tersangka yang ditetapkan KPK: Sebagai penerima: 1. Ajay Muhammad Priatna Sebagai Pemberi: 1. Hutama Yonathan Ajay disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan terhadap Hutama Yonathan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(lin/smol/dtc)

Editor: Lina Setiawati

Terkini

X