• Selasa, 9 Agustus 2022

Soroti Alokasi Anggaran Rp7,5 Triliun, Anggota DPR ke Dirut Garuda: Mau Dipakai Apa Saja?

- Sabtu, 2 Juli 2022 | 11:57 WIB
 Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun (IST/DPR)
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun (IST/DPR)

SMOl.ID - Anggota DPR RI menyoroti alokasi anggaran untuk PT Garuda Indonesia yang mencapai Rp7,5 triliun.

Anggaran Rp7,5 triliun yang merupakan kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah dinilai tak sedikit, sehingga harus dipastikan akan digunakan untuk apa dan kegiatan apa saja.

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menanyakan langsung kepada Dirut PT Garuda Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Kamis 30 Juni 2002 lalu.

“Setelah menang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dana rakyat untuk PMN Rp7,5 triliun akan diberikan ke direksi Garuda Indonesia. Saya mewakili rakyat mau nanya, uang Rp7,5 triliun tersebut mau dialokasikan dan dipakai untuk biaya dan kegiatan apa saja?” tanya Rudi kepada Dirut PT Garuda Indonesia dalam RDP yang diikuti juga Direktur Utama PT Semen Indonesia, Dirut PT Perusahaan Pengelola Aset, Dirut PT Krakatau Steel, Dirut PT BTN, dan Dirut PT Semen Kupang, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Baca Juga: Menpan RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Anggota DPR RI Berduka

Politisi Partai NasDem itu menegaskan, PMN sebesar Rp7,5 triliun bukanlah jumlah yang sedikit. Karenanya, ia ingin mengetahui kejelasan mengenai alokasi dana PMN tersebut setelah nanti cair.

Menurut Rudi rakyat tidak akan terima jika direksi Garuda cenderung asal-asalan dalam memanfatkan dana PMN yang diberikan pemerintah.

Dalam RDP itu, Rudi juga mempertanyakan rencana Garuda yang akan menambah rute penerbangan baru, sementara pesawat yang ada sebagian sudah dikembalikan ke lessor.

“Penambahan pesawat baru mau pakai uang mana? Apakah pakai uang (PMN) Rp7,5 triliun itu? Dan saya mau nanya, biaya operasional dan pengeluaran Garuda dan penjualan tiket dengan harga mahal dibanding maskapai sejenis misal Lion Air, Batik Air, kemudian direksi hitung-hitung, dan dilaporkan, selama ini (keuangan) merugi. Kalian pakai konsultan seperti apa untuk manajemen Garuda ini? Kok enggak malu dilihat rakyat, direksi yang ambil kebijakan merasa percaya diri dan serasa (paling) benar,” katanya.

“Tiket yang kalian (Garuda) jual harusya menyamai (maskapai lain), minimal Batik Air. Dan harus bisa untung. Kalau dibilang rugi lagi, artinya direksi baru pakai manajemen lama, alias pakai mark up biaya pengeluaran. Kalau itu masih terjadi, Garuda harus dibubarkan. Manajemen harus diganti semua, karena sudah kotor. Enggak mungkin bisa nyapu lantai bersih jika sapunya kotor. Cuma untuk bayar bengkel uang Rp7,5 triliun itu enggak salah? Atau jangan-jangan uang Rp7,5 triliun itu untuk bayar utang direksi lama,” tanya Rudi menyelidik.

Halaman:

Editor: Lina Setiawati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Simak! Ini Aturan Baru Masuk Mal

Senin, 18 Juli 2022 | 11:28 WIB
X