SMOL.ID - Tol laut mulai disorot anggota DPR RI. Pasalnya, 8 tahun lamanya beroperasi, tak menunjukan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni, Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmwa Aras meminta agar program tol laut dievaluasi.
"Komisi V meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tol laut dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah serta hasilnya dilaporkan kepada Komisi V DPR RI," tandas Andi Iwan saat memimpin rapat, di Gednung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa 5 Juli 2022.
Baca Juga: Sejak Ada Tol Laut, Harga Komoditas di Indonesia Timur Bisa Ditekan
Menurutnya, tol laut belum bisa mengatasi disparitas harga barang di wilayah Indonesia Timur, termasuk ketersediaan barang.
Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengindikasi terjadi penyimpangan di program tol laut ini dengan temuan adanya kelebihan pembayaran subsidi kepada operator.
Andi Iwan meminta agar Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo dan PT Pelnimeningkatkan koordinasi dalam rangka mendukung aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut, termasuk pengawasan dan audit secara berkala terhadap semua moda transportasi laut.
"Komisi V meminta Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni untuk memperhatikan masukan dan saran Komisi V, seperti melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif penumpang dan barang muatan," kata Andi Iwan.
Baca Juga: Manfaat Tol Laut Nyata, Hubla Tambah Trayek Baru
Komisi V juga meminta agar, antar pemangku kepentingan meningkatkan koordinasi, termasuk dengan Pemda setempat dalam mendukung angkutan laut perintis.
Artikel Terkait
Menhub: Tol Laut Harus Sama Mudahnya Seperti Pesan Makan Via Ojol
Makin Canggih! Layanan Operasi Tol Laut Bisa Serba Online