Bantahan Sri Mulyani soal Anggaran Kemiskinan Habis Dipakai Rapat di Hotel dan Studi Banding

SMOL.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membantah kabar anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp500 triliun habis digunakan untuk rapat di hotel dan studi banding.

Sri Mulyani menegaskan anggaran pengentasan kemiskinan sudah disusun melalui berbagai program sehingga tidak ada yang digunakan untuk rapat di hotel dan studi banding.

Dana pengentasan kemiskinan yang dianggarkan tahun 2022 sebesar Rp460 triliun dan telah direalisasikan dalam sejumlah program serta sdah diterima langsung oleh kelompok miskin.

Baca Juga: DPR Rencana Panggil MenPAN-RB soal Pernyataan Dana Kemiskinan Rp 500 T Habis Dipakai Rapat di Hotel

"Kalau anggaran bansos dan program-program untuk mendukung pengurangan kemiskinan, tahun lalu kan Rp460 triliun, itu sebagian besar adalah program yang langsung diterima oleh kelompok miskin," jelas Sri Mulyani di Jakarta, Rabu 1 Februari 2023.

Adapun jenis bansos yang hingga kini masih diberikan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Program itu menurut Sri Mulyani merupakan program tahunan yang menyasar kurang lebih 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kemudian ada program bantuan kartu sembako yang diberikan secara langsung kepada warga.

Sri Mulyani mengklaim, anggaran kemiskinan telah diterima yang berhak dan tepat sasaran.

Sri Mulyani memsatikan tidak ada seminar-seminar dalam rangka pemberian bansos tersebut. Bansos diberikan berdasarkan nama dan alamat sesuai data Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca Juga: PPKM Dicabut, Jokowi Pastikan Program Bansos Masih Dilanjut

"Itu enggak ada seminar-seminar, wong sudah ada by name, by address, by account number. Sembako juga sama itu. Hal ini juga dilakukan oleh Ibu Kementerian Sosial," ujarnya.

Sebelumnya, MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan soal anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis digunakan rapat di hotal dan perjalanan dinas serta studi banding.

Pernyataan Abdullah Azwar Anas itu disampaikan saat sosialisasi kebijakan baru terkait jabatan fungsional secara hibrid dan Permenpan RB No 1/2013 di hadapan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerahdi Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Januari 2023 lalu.

Meski telah diklarifikasi oleh Azwar Anas sendiri, pernyataan itu menjadi polemik di masyarakat.