• Rabu, 19 Januari 2022

Putusan MK Harus Dipatuhi Sebagai Acuan Bernegara

- Rabu, 1 September 2021 | 16:04 WIB
Ketua SETARA Institute dan Inisiator Human Security Initiative (HSI) Hendardi. (Foto : Smol.id/Dok)
Ketua SETARA Institute dan Inisiator Human Security Initiative (HSI) Hendardi. (Foto : Smol.id/Dok)

SMOL.ID - Ketua SETARA Institute dan Inisiator Human Security Initiative (HSI), Hendardi mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal konstitusionalitas norma terkait alih status pegawai KPK telah mempertegas bahwa secara normatif Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK tidak bermasalah.

Hal itu disampaikan Hendardi, Ketua SETARA Institute Human Security Initiative HSI menyikapi soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MA) soal alih status pegawai KPK dalam rilisnya yang diterima Smol.id, Selasa, 1 September 2021.

Oleh karena itu, lanjut Hendardi, peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara, yang merupakan turunan dari ketentuan UU KPK, yang saat ini sedang diuji Mahkamah Agung, besar kemungkinan akan diputus sama oleh MA, yakni bahwa Perkom 1/2021 memiliki dasar hukum kokoh pada Pasal 69 (1) dan Pasal 69C UU KPK dimaksud.

Baca Juga: Yogyakarta Terbitkan 2 KTP untuk Transgender

Sebagai produk hukum turunan (derivatif) dari UU KPK, semestinya Perkom 1/2021 tidak akan mengandung masalah legalitas, apalagi sebelumnya MA juga telah memutus legalitas dan Permenpan No. 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi PNS dalam Seleksi PNS 2018, yang pada intinya mengatur Test Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk calon Pegawai Negeri Sipil dianggap sah dan konstitusional.

''Putusan-putusan terkait pengujian norma sebagaimana di MK dan MA, diharapkan menjadi pengadil yang tegas ihwal kebijakan alih status pegawai KPK yang sudah dijalankan,'' ujarnya.

Langkah-langkah yudisial, menurut dia, tetap masih bisa ditempuh oleh warga negara yang merasa dirugikan atas implementasi norma yang ada dalam UU KPK maupun Perkom 1/2021.

''Jika ada dugaan kekeliruan pada implementasi norma, maka itu domain administrasi negara yang tetap bisa dipersoalkan,'' imbuh Hendardi. ***

Editor: Salman Al Farisi

Tags

Terkini

BNN Sita 218, 46 Kg Sabu dan Tangkap 11 Tersangka

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB

Hakim MK: Tidak Ada Celah Menghindar Putusan Hukum MK

Senin, 17 Januari 2022 | 13:16 WIB
X