• Minggu, 17 Oktober 2021

Rekomendasi Mukerda MUI: Pemerintah Agar Lebih Tegas Tangani ASN yang Terlibat Radikalisme

- Minggu, 26 September 2021 | 18:06 WIB
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi foto bersama dengan peserta Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI di Hotel Pandanaran Semarang.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi foto bersama dengan peserta Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI di Hotel Pandanaran Semarang.

SMOL.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng merekomendasi pemerintah agar lebih tegas dalam menangani Aparat Sipil Negara (ASN) yang terlibat radikalisme dan terorisme di Indonesia.

‘’Persoalan radikalisme dan terorisme masih menjadi isu utama di Indonesia. Labeling pendidikan Islam radikal tidak cukup untuk menjustifikasi radikalisme. Saat ini justru pegawai di lembaga-lembaga pemerintah (ASN) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didapati sudah menjadi bagian kegiatan radikalisme,’’ kata Sekretaris MUI Jateng Ir KH Hammad Maksum AlHafidz yang membacakan Rekomendasi Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Jateng, di Hotel Pandanaran Semarang.

Sekretaris Umum MUI Jateng Drs KH Muhyiddin MAg menjelaskan, Mukerda yang berlangsung selama dua hari tersebut dibuka Ketua Umum Dr KH Ahmad Daraodji MSi. Diikuti secara luring oleh Pengurus MUI Jateng dan Ketua MUI Kabupaten/Kota se-Jateng.

‘’Peserta yang lain mengikuti secara virtual atau daring,’’ kata Muhyiddin.

Mukerda menghadirkan dua narasumber yaitu Ketua Dewan Pertimbangan MUI Drs H Ali Mufiz MPA, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Prof Dr H Achmad Gunaryo M.Soc Sc, Kepala Biro Kesra Pemprov Jateng Imam Masykur dan Sekretaris Umum MUI Jateng Drs KH Muhyiddin MAg. Peserta selain menyampaikan rekomendasi Mukerda juga menyusun program kerja selama satu tahun.

Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng Drs KH Muhyiddin MAg didampingi Ketua MUI KH Hanief Ismail Lc dan Prof Dr H Abu Rokhmad MAg saat menutup Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) di Hotel Pandanaran Semarang.

Dalam rekomendasinya, Gus Hammad yang juga Ketua Yayasan Masjid Agung Semarang (MAS) Kauman Semarang menyampaikan prihatin karena beberapa oknum TNI dan Polri disinyalir juga terlibat di dalam jaringan radikalisme.

‘’Di sisi lain ada hasil survei di beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah, saat ini mahasiswa melakukan input data yang pro pada khilafah Islamiyah cukup tinggi. Karena itu pencegahan di tingkat SLTA harus dilakukan lebih dini. MUI mendorong pemerintah melakukan pembinaan, pendampingan, bahkan bisa bertindak lebih tegas terutama pada kalangan ASN, TNI, dan Polri yang terlibat radikalisme, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tetapi masih menjadi tanggungan negara,’’ tegasnya.

Pemerintah hendaknya benar-benar memperhatikan secara serius dan berupaya sungguh-sungguh untuk mengerem gerakan radikalisme. Untuk mendukung langkah itu, kegiatan dakwah pada lembaga pemerintah dan BUMN disarankan mendapatkan rekomendasi
MUI bagi pendakwahnya.

‘’MUI memberikan panduan penguatan moderasi beragama pada lembaga pendidikan dan keagamaan,’’ kata Gus Hamad.

Halaman:

Editor: Salman Al Farisi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kopi Rempah dan Jejak Soekarno di Kesultanan Ternate

Jumat, 15 Oktober 2021 | 15:58 WIB
X