• Minggu, 17 Oktober 2021

Berada di Tengah Permukiman, Warga Kudus Desak Bupati Bongkar Menara BTS Telkomsel

- Senin, 27 September 2021 | 15:22 WIB
Menara telekomunikasi yang ada di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang dipermasalahkan warga karena berbagai alasan.  ((ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif))
Menara telekomunikasi yang ada di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang dipermasalahkan warga karena berbagai alasan. ((ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif))

SMOL.ID - Warga Kaliwungu, Kudus mendatangi Bupati Hartopo mendesak agar segera membongkar menara telekomunikasi atau base transceiver station (BTS) milik Telkomsel yang berdiri di tengah permukiman penduduk.

Warga merasa resah dan cemas bermukim di bawah menara BTS milik Telkomsel yang menjulang tinggi tersebut selama bertahun-tahun.

Warga sudah berkali-kali mendesak agar pemerintah daerah mengambil tindakan terhadap menara yang sudah berdiri sejak 2003 itu, namun belum ada respon apapun.

"Keberadaan menara telekomunikasi atau menara 'base transceiver station' (BTS) di RT3 RW 4 Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kudus itu, ilegal karena tak berizin sehingga harus dilakukan pembongkaran karena lokasinya berada di kawasan permukiman warga," kata salah satu warga Desa Mijen Haris Santoso didampingi Kades Mijen Singgih Wahyu J saat beraudiensi dengan Bupati Kudus Hartopo di Pendopo Kabupaten Kudus, Senin, 27 September 2021.

Baca Juga: Bea Cukai dan Polres Kudus Ungkap Paket Ganja Dikirim dari Padang

Menurutnya, menara BTS itu sudah berdiri sejak tahun 2003, sempat disegel pada tahun 2008, namun entah kenapa tiba-tiba bisa beroperasi kembali dan kemudian muncul protes warga untuk kesekian kalinya.

Sebelumnya sudah ada upaya mengecek keberadaan BTS tersebut ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus. Ternyata, BTS yang dimaksudkan berada di Jalan Tamtama RT 9 RW 6 yang berada di desa yang sama.

Karena berulang kali alamat yang disampaikan sama dengan sebelumnya dan arsip Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB di desa juga tidak ditemukan, akhirnya memunculkan spekulasi warga bahwa izin pendiriannya diduga satu namun realitas di lapangan ada dua BTS.

"Pihak perwakilan dari pengelola menara yang dipermasalahkan sudah berjanji menunjukkan surat-surat legalitasnya maksimal 7 September 2021. Namun hingga kini belum ada realisasinya sehingga warga mengadu kepada bupati," ujarnya.

Baca Juga: DPRD Sesalkan Lelang Gedung IBS RSUD Batal, Setda Kudus Beri Penjelasan Ini

Halaman:

Editor: Lina Setiawati

Tags

Terkini

Kopi Rempah dan Jejak Soekarno di Kesultanan Ternate

Jumat, 15 Oktober 2021 | 15:58 WIB
X