• Rabu, 19 Januari 2022

MK Tolak Uji Materi UU BUMN Diajukan Serikat Pekerja Pertamina Soal Privatisasi

- Senin, 4 Oktober 2021 | 13:25 WIB
MK Tolak Uji Materi UU BUMN Diajukan Serikat Pekerja Pertamina Soal Privatisasi (Ilustrasi Antara)
MK Tolak Uji Materi UU BUMN Diajukan Serikat Pekerja Pertamina Soal Privatisasi (Ilustrasi Antara)

SMOL.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, 4 Oktober 2021.

Sebelumnya, Presiden FSPPB Arie Gumilar mengajukan permohonan uji materi Pasal 77 huruf c dan huruf d UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945.

Baca Juga: Hasil Investigasi Eksternal, Kebakaran Kilang Pertamina Balongan Dipicu Sambaran Petir

Menurut pemohon, negara berpotensi kehilangan hak menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara, menguasai hajat hidup orang banyak, dan sumber daya alam termasuk sumber daya alam minyak dan gas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 akibat tidak diaturnya anak perusahaan persero atau perusahaan milik persero dalam ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU BUMN 19/2003.

Akan tetapi, MK menimbang bahwa ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tidaklah menolak privatisasi, asalkan privatisasi tersebut tidak meniadakan penguasaan negara, c.q.

Pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara atau menguasai hajat hidup orang banyak.

Dengan demikian, dalam pertimbangan MK juga menyebutkan bahwa privatisasi tidak perlu dikhawatirkan sepanjang bertahan dengan prinsip "tidak menyebabkan hilangnya penguasaan negara, c.q.

Baca Juga: INFO LOKER PT Pertamina Training and Consulting, Langsung Lamar Sekarang!

Pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara" tersebut.

Halaman:

Editor: Lina Setiawati

Tags

Terkini

BNN Sita 218, 46 Kg Sabu dan Tangkap 11 Tersangka

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB

Hakim MK: Tidak Ada Celah Menghindar Putusan Hukum MK

Senin, 17 Januari 2022 | 13:16 WIB
X