Demo Buruh - Mahasiswa, Desak Jokowi-Ma'ruf Cabut UU Ciptaker dan Tolak Penghapusan Upah Sektoral

SMOL.ID - Ribuan massa terdiri dari buruh dan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan. Demo itu sebagai evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Ma'ruf Amin.

Aliansi buruh dan mahasiswa berkumpul di depan Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, sejak pukul 11.00 WIB kemudian longmarch menuju Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Massa terpecah menjadi beberapa kelompok, sebagian menggelar aksi di depan Gedung Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan. Sebagian lagi di Bundaran Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat.

Baca Juga: Tayang 25 November di Bioskop, 'Kadet 1947' Rilis Poster di Hari Sumpah Pemuda

"Kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencabut Omnibus Law dan aturan turunannya," kata salah seorang buruh di atas mobil komando, Kamis, 28 Oktober 2021.

Sebanyak 13 tuntutan yang disampaikan buruh dan mahasiswa, tiga tuntutan penting antara lain

1.Mencabut UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dan seluruh Peraturan Pemerintah (PP) turunannya, yakni PP No 35, 36 dan 37.

2. Menolak penghapusan upah sektoral dan meminta diberlakukan kenaikan UMK 2022 sebesar 15 persen.

3. Meminta jaminan dan perlindungan kaum buruh di sektor industri pariwisata, perhotelan, perkebunan, hingga transportasi daring.

Baca Juga: Tarif PCR di Pulau Jawa-Bali Resmi Menjadi Rp275 Ribu, Jika Langgar Akan Kena Sanksi!

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyatakan elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) mencapai 1.000 orang.

Elemen buruh lain yang turut bergabung dalam aksi ini adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).

Selain itu ada juga mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia, petani miskin kota, pemuda, pelajar, jurnalis, perempuan, nelayan, pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dan lembaga bantuan hukum.

Saat ini, polisi telah menutup Jalan Merdeka Barat dengan pemasangan kawat berduri, serta Polwan dan anggota Kowad dari TNI.***