• Senin, 24 Januari 2022

Junimart Girsang Didemo Pemuda Pancasila, Gara-gara Minta Mendagri Bubarkan Ormas Bikin Onar  

- Kamis, 25 November 2021 | 11:39 WIB
Junimart Girsang Didemo Pemuda Pancasila, Gara-gara Minta Mendagri Bubarkan Ormas Bikin Onar    (Ilustrasi Antara)
Junimart Girsang Didemo Pemuda Pancasila, Gara-gara Minta Mendagri Bubarkan Ormas Bikin Onar   (Ilustrasi Antara)

 


SMOL.ID - Organisasi Masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) siang ini akan menggelar unjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Subroto Jakarta.

Mereka akan berunjuk rasa menuntut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta maaf atas pernyatannya.

Pemuda Pancasila merasa tersinggung dengan pernyataan Junimart Girsang yang meminta Mendagri agar mencabut izin dan membubarkan ormas yang kerap bentrok dan bikin onar.

Meskipun tak menyebut ormas yang dimaksud adalah Pemuda Pancasila, namun pernyataan Junimart itu disampaikan saat menanggapi peristiwa bentrok antarormas Forum Betawi Rempug (FBR) dengan Pemuda Pancasila yang terjadi di Ciledug, Kabupaten Tangerang.Bentrokan itu diduga terjadi akibat perebutan penguasaan lahan.

Baca Juga: Pemuda Pancasila Tambah Mobil Ambulans Gratis Jadi 6 Unit

Sebelumnya, Junimart Girsang mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menertibkan sejumlah ormas yang kerap terlibat bentrokan serta meresahkan masyarakat.

"Pemberian izin sebagai legalitas dari Kemendagri atau Kemenkumham tentu dengan AD/ART masing-masing organisasi yang salah satu pasalnya dipastikan berasaskan Pancasila dan UUD 1945," ujar politikus PDI Perjuangan itu, di Jakarta, Minggu, 21 November 2021.

Tujuan dari pendirian sebuah ormas adalah untuk membantu pemerintah dalam rangka menjaga ketertiban umum. Termasuk membantu dengan tanpa syarat menjaga ketertiban umum.

Sehingga, apabila ada ormas yang dianggap justru telah meresahkan masyarakat maka pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir sesuai dengan kewenangan. Baik untuk pembinaan maupun penertiban.

"Dengan dasar pendirian di atas, ternyata organisasi tersebut justru meresahkan masyarakat, maka Kemendagri harus proaktif memanggil pengurus dari ormas itu," kata dia.

Selanjutnya, jika ormas tersebut sudah diberi peringatan namun masih tetap menciptakan keresahan di tengah masyarakat, maka pencabutan izin dianggap sebagai solusi yang wajar dilakukan oleh Kemendagri.

Baca Juga: 500 Anggota Pemuda Pancasila Peduli UMKM, Jajan di Alun-alun Karanganyar

"Apabila masih tetap menimbulkan keresahan di masyarakat, baik itu pungli maupun bentrokan antarormas, Kemendagri bisa mencabut izinnya atau tidak memperpanjang perizinan," tegas Junimart.

Menurut Junimart, tidak boleh ada satupun ormas yang dibiarkan dan merajalela sehingga meresahkan masyarakat di Indonesia.

Terlebih lagi dalam kondisi pandemi Covid-19 seyogyanya seluruh elemen masyarakat termasuk ormas turut membantu pencegahan penyebaran Covid-19.

Terkait penertiban ormas yang menjadi kewenangan penuh pemerintah juga dapat dilakukan melalui rekomendasi Polri dengan alasan keberadaan ormas terus dinilai melanggar keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Polri juga bisa merekomendasikan kepada Kemendagri untuk membubarkan ormas yang beberapa kali bikin onar dan meresahkan tersebut karena menyangkut kamtibmas," kata dia.***

 

Halaman:
1
2

Editor: Lina Setiawati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

6 Kebijakan Ketat PLN, Cegah Penyebaran Covid-19

Minggu, 23 Januari 2022 | 11:44 WIB

Salam Pancasila Sebagai Salam Kebangsaan

Sabtu, 22 Januari 2022 | 18:16 WIB

Jokowi Soroti Kasus Investasi Bodong Makin Marak

Jumat, 21 Januari 2022 | 08:50 WIB
X