• Kamis, 2 Desember 2021

Tolak Penetapan UMP 2022, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Jateng

- Kamis, 25 November 2021 | 15:40 WIB
Tolak Penetapan UMP 2022, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Jateng (Ilustrasi Antara)
Tolak Penetapan UMP 2022, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Jateng (Ilustrasi Antara)

SMOL.ID - Ratusan buruh yang tergabung dalam Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng) menolak UMP 2022 yang telah resmi ditetapkan.

Menurut mereka, besaran UMP yang telah ditetapkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo itu terlalu kecil dan tak berpihak pada nasib buruh.

Para buruh meminta Ganjar mengabaikan aturan PP 36 dan surat edaran Menteri Tenaga Kerja serta Mendagri. dan menetapkan upah layak sesuai permintaan buruh.

Ketua KSPN Jateng, Nanang Setyono dikutip dari TVOne mengatakan, penetapan upah minimum provinsi tidak berpihak kepada nasib buruh. Saat ini, buruh sangat terbebani oleh beratnya ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: 6.000 Buruh dan Mahasiswa Gelar Demo Soal UMP, Jalan Arah Istana Negara Ditutup

Karena itu, buruh secara bersama-sama menggelar unjuk rasa menolak UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jateng.

Demo digelar di duat tempat Kota Semarang dan Kabupaten Semamrang.

"Kami meminta gubernur berani melakukan terobosan hukum untuk menetapkan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah," tegasnya.

Karena tidak terobosan dari kepada daerah, maka UMP menjadi terendah di Seluruh Indonesia.

Penetapan UMP yang ditetapkan Ganjar tidak berdasar pada penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) 2021 ditambah perkiraan inflasi dan pertumbuhan ekonomi 2022 mendatang.


Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Iqbal Alqudusy meminta massa buruh yang akan menggelar aksi tentang penetapan upah minimum 2022 di sejumlah daerah untuk tetap menjaga protokol kesehatan Covid-19.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Umumkan Kenaikan UMP Jawa Tengah Tahun 2022 Tidak Sampai 1 Persen

"Masih ada potensi penyebaran Covid-19, oleh karena itu saat menyampaikan pendapat di muka umum agar bisa menjaga protokol kesehatan," kata Iqbal.

Menurut dia, dari pemberitahuan sementara yang sudah diterima kepolisian, terdapat dua aksi di Kota Semarang dan Kabupaten Banyumas pada hari ini.

Kepolisian, lanjut dia, telah menyiapkan pengawal agar pelaksanaan aksi berjalan lancar.

Selain itu, kepolisian akan berupaya untuk memfasilitasi agar aspirasi buruh dapat tersalurkan.

"Karena ini masih dalam suasana Covid-19, penyampaian pendapat bisa disesuaikan. Misalnya dengan hanya mengirim perwakilan saja," katanya.***

Halaman:

Editor: Lina Setiawati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Dinkes Kota Semarang Juara 1 IT Kesehatan

Senin, 29 November 2021 | 18:47 WIB

Lely Purwandari: Anak Harus Memulihkan Diri Sendiri

Senin, 22 November 2021 | 18:56 WIB

Kota Semarang Tekan Angka Kematian Ibu dan Stunting

Senin, 22 November 2021 | 18:51 WIB
X