• Minggu, 5 Desember 2021

UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional, Pemerintah Siap Laksanakan Putusan MK

- Kamis, 25 November 2021 | 16:57 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto Antara)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto Antara)

SMOL.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja memutuskan hasil uji materi Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. MK menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional dengan beberapa alasan.

Merespons keputusan MK Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan mengikuti putusan terkait dengan perkara pengujian formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu.

"Setelah mengikuti sidang MK, pemerintah menghormati dan mematuhi putusan dari MK serta akan melaksanakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud," kata Airlangga di Jakarta, Kamis, 25 November 2021.

Baca Juga: Putusan MK, UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Inkonstitusional!

Dalam amar putusannya, MK menyatakan pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan".

Mnurut Airlangga, putusan MK juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dilakukan perbaikan atas pembentukkan UU cipta kerja.

"Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku," ungkap Airlangga.

Selanjutnya pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK tersebut.

"Melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut," kata Airlangga.

Gugatan tersebut diajukan oleh enam pihak yang terdiri atas individu maupun kelompok masyarakat, yaitu Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas (mantan buruh perjanjian kerja waktu tertentu), Ali Sujito (mahasiswa), Muhtar Said (dosen), Migrant Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau.

Halaman:

Editor: Lina Setiawati

Tags

Terkini

X