• Sabtu, 22 Januari 2022

Pemerintah Beri Kemudahan dan Insentif Pajak Menarik Bagi UMKM

- Sabtu, 27 November 2021 | 13:48 WIB
Keterangan foto : Eko Ariyanto, fungsional penyuluh pajak ahli madya Direktorat P2 Humas DJP Pusat dengan didampingi Dirut BPR MSA, Y Triagung Pujiantoro beserta pembicara yang lian di BPR MSA, Jalan C Simanjuntak, Terban, Yogyakarta.  (Foto : Smol.id/dok)
Keterangan foto : Eko Ariyanto, fungsional penyuluh pajak ahli madya Direktorat P2 Humas DJP Pusat dengan didampingi Dirut BPR MSA, Y Triagung Pujiantoro beserta pembicara yang lian di BPR MSA, Jalan C Simanjuntak, Terban, Yogyakarta. (Foto : Smol.id/dok)

SMOL.ID - Selama ini, pendapatan APBN dari hasil pajak UMKM sebesar 67 persen. Sehingga wajar bila pemerintah memperhatikan keberlangsungan hidup UMKM di tanah air.

Salah satu perhatian pemerintah yaitu melalui pemberian intensif pajak sebesar 1,5 persen bagi UMKM yang omzet per tahunnya di bawah 4,8 miliar rupiah.

“Artinya, bagi UMKM yang omsetnya masih di bawah 40 juta per bulan tidak dikenakan pajak,” ujar Eko Ariyanto, fungsional penyuluh pajak ahli madya Direktorat P2 Humas DJP Pusat di Kantor BPR Madani Sejahtera Abadi (MSA) Jalan C Simanjuntak, Terban, Yogyakarta, kemarin.

Baca Juga: Gadaikan 13 Mobil Rental, Pasutri di Brebes Ini Diciduk Polisi

Acara Audensi Peluang Usaha dan Permasalahan UMKM, terselenggara atas kerja bareng BPR MSA dengan Akumandiri, OJK dan Dinas Koperasi dan UMKM. Kegiatan ini diikuti puluhan UMKM yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya.

Turut hadir dalam forum tersebut, Dirut BPR MSA Y Triagung Pujiantoro, Budi Saptono, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK DIY, Wiryawan Sudiono, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM DIY, dan AA Kunto A, Wakil Ketua Akumandiri DPW DIY.

Lebih lanjut Eko mengatakan, pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah.

Dengan demikian, lanjut dia, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

Mendengar paparan tersebut, para pelaku UMKM mengaku mendapat banyak pencerahan berkait dengan perpajakan yang selama ini belum mereka ketahui secara utuh dan riil.

Halaman:

Editor: Syadza Haniya Anwar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X