• Sabtu, 22 Januari 2022

Meski Inkonstitusional, Jokowi Tegaskan UU Cipta Kerja Tetap Berlaku

- Senin, 29 November 2021 | 13:56 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) dalam keterangan pers soal UU Cipta Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021). . (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/pri)
Presiden Joko Widodo (tengah) dalam keterangan pers soal UU Cipta Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021). . (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/pri)

SMOL.ID - Presiden Joko Widodo menegaskan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tetap berlaku, meskipun dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Jokowi, tidak ada satu pasalpun yang dibatalkan MK dari hasil uji materi UU Cipta Kerja tersebut.

"Seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku, tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 29 November 2021.

Baca Juga: UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional, Pemerintah Siap Laksanakan Putusan MK


"Saya telah memerintahkan kepada para menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepatnya," tambah Jokowi yang didampingi para menteri yakni Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Marves Luhut Binsar Panjaitan serta Menteriko Perekonomia Airlangga Hartarto juga Mensesneg Pratikno.

Menurut Jokowi, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lambat 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan.

"Dengan demikian seluruh peraturan pelaksanaan Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku dengan dinyatakan masih berlakunya Undang-undang Cipta Kerja oleh MK," terangnya.

Jokowi kembali menegaskan komitmen pemerintah terhadap agenda reformasi struktural melalui deregulasi dan debirokratisasi.

"Akan terus kita jalankan kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin. Saya pastikan sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 91/PUU-XVIII/2020," ungkapnya.

Halaman:

Editor: Lina Setiawati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jokowi Soroti Kasus Investasi Bodong Makin Marak

Jumat, 21 Januari 2022 | 08:50 WIB
X