Masih 30 Persen Wilayah Blank Spot di Karanganyar, Terkendala Anggaran

SMOL.ID – Usulan Ketua DPD Golkar Karanganyar agar dua tahun sisa pemerintahan Juliyatmono – Rober Christanto lebih mengutamakan infrastruktur yang dua tahun pandemi hampir tidak tersentuh, dan meluaskan jangkauan internet untuk daerah-daerah blank spot, karena sangat efektif mendorong UMKM tumbuh, masih belum mungkin terlaksana.

‘’Memang itu efektif. Kalau infrastruktur jalan, sudah terlaksana. Untuk daerah wisata, dan sentral bisnis, rasanya masih baik walau butuh pemeliharaan dan peningkatan. Tapi kalau internet, biasanya pikirannya memang bisnis murni jadi pertimbangan,’’ kata Kadiskominfo Karanganyar Sujarno, Kamis (16/12).

Dia mengakui jumlah wilayah blank spot tidak ada sinyal ponsel di Karanganyar masih 30 persen. Itu terjadi di daerah 4 J (Jatiyoso, Jatipuro, Jumantono dan Jumapolo), kemudian di Jenawi, Kerjo. Sedangkan untuk daerah lain yang padat penduduknya, dan UMKM-nya maju sudah ada.

Baca Juga: Karanganyar Terima Penghargaan Kabupaten Ramah Informasi Publik

Pihaknya sudah mencoba mendekati semua provider ponsel, namun selalu jawabannyaq senada, sama. Penduduk sedikit, pengguna jaringan minim sehingga jika ditambah to khusus atau penguat jaringan saja di wilayah itu, cost-nya tidak sebanding.

Sedangkan jika pemerintah yang menambah alat penguat sinyal di daerah itu, anggarannya tidak ada. Terlebih dua tahun ini saat pandemi hampir seluruh anggaran direfocusing untuk covid sehingga anggaran dipangkas oleh pemerintah pusat, sehingga sulit untuk memprioritaskan internet sebagai prioritas pembangunan.

Dia menyadari multi plier effect-nya besar. Semua sekarang serbainternet. Termasuk untuk mendorong tumbuhnya UMKM di wilayah itu. Nmun sekali lagi pertimbangan bisnis selalu diutamakan, sehingga susah berharap provider masuk, sedangkan pemerintah belum punya anggaran.

PT Telkom sendiri baru mengadakan program desa cyber di dua desa, Kemuning dan Sumberbulu. Kemuning dipilih untuk uji coba CSR perusahaan itu. Sedangkan desa Sumberbulu, Mojogedang karena terpilih sebagai 50 desa wisata di Indonesia.

Baca Juga: Mulai 2022 Bank Karanganyar Biayai PPPK, Dapat Tambahan Modal Rp 1 Miliar

Namun setidaknya kiprah dua desa iu bisa menjadi tolok ukur untuk pengembangan desa cyber, kaitannya dengan perkembangan sektor lain, termasuk UMKM yang memang diharapkan semakin terdorong untuk bergerak.

Sujarno hanya bisa berharap ke depan memang itu bagus untuk prioritas pembangunan. Artinya sekarang sebetulnya internet dan komunikasi informatika sudah harus menjadi pertimbangan, sebab orang sudah tidak bisa lepas dari ponsel dan sinyal menjadi kebutuhan pokok.

Dia juga menandai sekarang sudah semakin sedikit ada konflik tower di masyarakat, karena sadar tanpa ada tower maka sinyal ponsel akan hilang dan masyarakat sendiri yang ruhi.

Biasanya provider memiliki pertimbangan bisnis murni. Jika penduduknya relatif sedikit, UMKM juga relatif tidak maju, maka sulit bagi mereka diyakinkan ponsel mereka bakal ramai dan jaringannya terpakai. Mereka pasti lebih memilih Karanganyar Kota, Jaten, Kebakkramat, atau malah Solo untuk memperluas jaringan.(Joko dh)***