• Sabtu, 13 Agustus 2022

Tia Hendrar Prihadi: Di Musrembang Jangan Hanya Bagian Konsumsi

- Selasa, 11 Januari 2022 | 20:51 WIB
Tia Hendrar Prihadi (hm)
Tia Hendrar Prihadi (hm)

SMOL.ID – Perempuan perlu berpartisipasi dalam pembangunan di kampung tempat tinggalnya dan aktif dalam Musrembang.

“Jangan hanya mengatur absensi, bagian konsumsi, namun aktif ikut dalam pembuatan program dan memonitor pelaksanaan bersama bapak-bapak”.

Demikian dikatakan oleh Tia Hendrar Prihadi, istri Wali Kota Semarang dalam workshop Isu Perempuan dan Anak Ikut Mendukung Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang, Selasa 11 Januari 2022.

Baca Juga: Angin Kencang Terjang Kota Semarang, Pohon Bertumbangan Sejumlah Ruas Jalan Ditutup

Acara daring diikuti oleh hampir 200 perwakilan kecamatan, kelurahan, organisasi wanita dan pemerhati anak menmpilkan pembicara Yaya Nurlaila Hafidhoh, Ketua LRC KJHAM dan Tsaniatus Salihah, Direktur Yayasan Anantaka, lembaga pemerhati masalah anak.

Ditambahkan, perempuan perlu lebih banyak edukasi, menyusun kegiatan dengan memanfaatkan anggaran yang sudah tersedia, sesuai dengan arahan presiden 2019 – 2024 yaitu peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan, Peningkatan Peran Ibu dalam Pendidikan Anak, Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Penurunan Pekerja Anak, Pencegahan Perkawinan Anak.

“Membuat program dengan memanfaatkan anggaran Rp50 juta yang disiapkan oleh Pemkot untuk PUG ”, tandas Tia.

Kota Layak Anak

Sementara itu Tsaniatus Salihah, yang juga ketua Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG) Jateng mengatakan, salah satu yang perlu diperhatikan sebagai Kota Layak Anak adalah adanya system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Secara umum untuk memenuhi hak dan melindungi anak, secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

“Untuk menjadi Indonesia Layak Anak pada 2030 dimulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten,” kata Ika Camelia panggilan akrab Tsaniatus Salihah.

Halaman:

Editor: Salman Al Farisi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Rekreasi ke Yogyakarta Plus

Senin, 8 Agustus 2022 | 20:11 WIB

7 Aparatur Sipil Negara DPRD Jateng Pensiun

Sabtu, 30 Juli 2022 | 21:23 WIB

Pelatihan Membuat Logo Promosi

Jumat, 29 Juli 2022 | 18:45 WIB
X