• Senin, 23 Mei 2022

Hakim MK: Tidak Ada Celah Menghindar Putusan Hukum MK

- Senin, 17 Januari 2022 | 13:16 WIB
Hakim MK Dr Suhartoyo saat menyampaikan materi seminar di Grand Inna Garuda, Yogyakarta. (Foto : Smol.id/dok)
Hakim MK Dr Suhartoyo saat menyampaikan materi seminar di Grand Inna Garuda, Yogyakarta. (Foto : Smol.id/dok)

SMOL.ID - Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK), Dr Suhartoyo mengatakan, putusan-putusan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang bersifat final, mengikat, dan eksekutorial menandakan perubahan hukum di dalamnya harus dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat, bukan hanya para pihak yang berperkara atau mengajukan gugatan uji materiil.

Oleh karena itu, tidak ada celah untuk menghindar putusan MK. “Siapapun terikat dengan putusan-putusan hukum MK. Norma-norma lain dalam undang-undang yang terkait juga harus mengikuti perubahan yang tertera dalam putusan hukum di dalamnya,'' ujar Dr Suhartoyo.

Masalahnya, lanjut dia, sosialisasi putusan hukum itu belum keseluruhan sampai ke sana,” tambah Hakim Konstitusi MK RI Dr. Suhartoyo dalam seminar “Implikasi Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Norma Hukum Pidana” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM), kemarin (15/1).

Baca Juga: Penegakan Hukum Sering Menentang Putusan MK

Lebih lanjut dia menyatakan, subjek yang terkena putusan MK tidak terbatas. Berbeda dengan perkara perdata di peradilan umum, pihak yang harus melaksanakan putusan sebatas para pihak yang berperkara.

“Ketika perkara perdata di peradilan umum diajukan oleh pemohon, kemudian hakim memutuskan perkara itu, maka para pihak yang terkait saja yang terikat oleh putusan perdata itu. Sedangkan putusan hukum di Mahkamah Konstitusi berlaku universal, bagi seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga peradilan serta lembaga negara yang terkait lainnya di Indonesia,” kata dia.

Dalam kaitan dengan implikasi terhadap norma perundang-undangan yang terkait, menurut hakim tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, 2013, putusan MK secara otomatis mengubah norma di dalamnya.

“Putusan MK dapat berimplikasi pada perubahan norma hukum pidana khususnya rumusan tindak pidana maupun perubahan delik dalam tindak pidana termasuk tidak berlakunya suatu norma hukum pidana (dekriminalisasi).”

Soal sifat putusan MK yang eksekutorial atau langsung mengikat dan dilaksanakan, dia berpendapat, pola ini mirip dengan sifat hukum pailit. .Putusan perkara pailit di peradilan umum sifatnya mengikat dan berlaku sejak diputuskan, tidak perlu menunggu perintah eksekusi.

Dia mencontohkan kasus putusan pailit sebuah maskapai nasional. Ketika maskapai dipailitkan, para pilot sedang menerbangkan pesawat ke daerah tujuan penumpang. Ketika putusan pailit itu diketok oleh hakim perdata, pihak perusahaan itu mendapat saran dari pengacara mereka tentang sifat putusan pailit.

Halaman:

Editor: Salman Al Farisi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jokowi Dukung Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024?

Minggu, 22 Mei 2022 | 16:52 WIB
X