• Senin, 23 Mei 2022

Banyak Kades Tak Pahami Perda, Dispermasdes Sosialisasi Lagi

- Kamis, 20 Januari 2022 | 15:40 WIB
Kepala Dinas Permasdes Sundoro Budi Karyanto.
Kepala Dinas Permasdes Sundoro Budi Karyanto.

SMOL.ID - Makin banyaknya kasus penyewaan tanah bengkok dan tanah kas desa ke pihak ketiga tanpa dilengkapi ijin dan prosedur yang benar, membuat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) merasa perlu mengadakan sosialisasi lagi Perda soal itu ke kades dan camat yang ada di Karanganyar.

‘’Jangankan paham, mungkin baca perdanya saja belum pernah. Atau malah tidak tahu sudah ada perda yang mengatur soal itu. Karena itulah kami merasa perlu melakukan sosialisasi lagi soal berbagai perda menyangkut aset dan desa, agar mereka kembali paham,’’ kata Kadispermasdes Sundoro Budi Karyanto, Kamis (20/1).

Dia mengatakan, banyaknya kades baru yang mungkin tidak segera belajar tata kelola desa, aset desa dan sebagainya mungkin menjadi sebab masalah itu muncul. Dan repotnya masalah itu meledak karena disertai dengan penyimpangan peruntukan untuk hal yang kurang baik.

Akhirnya masyarakat memprotes dan masalah menjadi besar serta soal sewa lahan bengkok atau kas desa ikut dituding dan dikorek. Dan terkuaklah penyimpangannya. Dia hanya mengingatkan, apakah harus menunggu semua masalah menjadi besar dulu sehingga mengganggu ketertiban masyarakat.

Karena itulah sebelum semua terjadi, sebagaimana disinyalir Bupati Juliyatmono bahwa kasus itu sudah cukup menyebar dan terjadi dimana-mana, maka harus ditertibkan dan satu persatu nanti diurai dari sudut hukum, jika harus dihentikan operasionalnya, ya terpaksa.

Pekan depan dia akan memulai melakukan sosialisasi berbagai masalah pengelolaan aset dan tata kelola pemerintahan desa agar ke depannya kades dan perangkat desa serta camat bisa mengingatkan jika muncul kasus itu di wilayahnya. Dengan begitu perlahan-lahan yang sudah terlanjur ditertibkan, yang belum terpantau dan sudah sesuai prosedur.

Saat penyerahan SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada kades dan lurah se Karanganyar, Bupati sempat menyentil kasus tersebut. Dia prihatin, entah karena kades atau perangkatnys belum tahu perda atau sengaja melakukan itu.

‘’Sewa dilakukan sendiri, masanya 10-20 tahun, uangnya dikantongi sendiri. Lah gak tahunya meninggal di jalan, sehingga dilakukan penggantian perangkat desa atau kades. Nah penggantinya ini kan repot. Bengkok sudah disewakan, uangnya tidak masuk kas desa, sehingga yang sewa tidak mau melepas. Kan repot semua,’’ kata Bupati.

Karena itu sebelum semua terlanjur, instruksinya agar hal itu ditertibkan mulai sekarang. Kembalikan pada aturan yang ada, tempuh perijinan yang betul, sewa boleh tapi semua masuk kas desa, dan diberikan sesuai proporsinya, bengkok masih ada karena harus ada penggantinya.

Sundoro mengatakan, sinyalemen Bupati itu sudah cukup bagi dinasnya untuk melakukan penertiban.(joko dh)

Halaman:

Editor: Salman Al Farisi

Artikel Terkait

Terkini

Stasiun TV Perlu Kedepankan Moderasi Beragama

Senin, 23 Mei 2022 | 14:17 WIB

ICMI DIY Ajak Masyarakat Bangkit Pasca Covid-19

Senin, 23 Mei 2022 | 13:40 WIB

Di UGM Prof. Yudian Ungkap Ragam Makna Syawalan

Senin, 23 Mei 2022 | 10:11 WIB
X