• Minggu, 5 Februari 2023

Bangar DPRD Karanganyar Temukan Kekurangan Volume Pembangunan Masjid Agung Rp 690 Juta

- Senin, 30 Mei 2022 | 18:02 WIB
Masjid Agung Almadani ternyata mengalami kekurangan volume pengerjaan Rp 690 juta.
Masjid Agung Almadani ternyata mengalami kekurangan volume pengerjaan Rp 690 juta.

SMOL.ID – Di balik megahnya Masjid Agung yang kini diberi nama Masjid Almadani Karanganyar yang dibangga-banggakan warga itu, temuan cukup mengejutkan ditemukan Badan Anggaran DPRD Karanganyar. Ada kekurangan volume pembangunan gedung sebesar Rp 690 juta lebih.

Ketua DPRD Bagus Selo mengatakan, karena itu temuan yang sudah ada di catatan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2021, maka Dewan meminta kekurangan itu harus diselesaikan Pemkab dengan pelaksana proyek PT Mam Energindo.

‘’Kekurangan volume pengerjaan itu bisa dimasukkan dalam denda keterlambatan pembangunan masjid Agung yang molor hampir 90 hari dari jadwal semula 17 Desember yang dendanya mencapai Rp 5,8 miliar itu,’’ kata Bagus Selo usai rapat Banggar Dewan dengan Sekda Sutarno dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kurniadi Maulato Senin (30/5).

Bagus Selo Ketua DPRD Karanganyar.

Sebagai pengawas atau lembaga legislatif, Dewan memang hanya bisa mengarahkan agar temuan itu segera diselesaikan Pemkab dengan pelaksana PT Mam Energindo secepatnya, sehingga catatan BPK itu segera terpenuhi.

Menurut Bagus, ada dana cadangan Pemkab yang memang belum dibayarkan di akhir pelaksanaan proyek itu, yang nanti bisa dipotong sekalian untuk denda dan kekurangan volume itu dari sisa pembayaran tersebut. Dengan koordinasi dengan PT Mam, dana sisa itu langsung dipotong.

‘’Kalau diberikan dulu ke pelaksana nanti ditinggal lari atau sulit ditagih dendanya, kan malah yang ruhi Pemkab. Karena itu sebaiknya langsung dipotong dan pelaksana menerima sisanya. Dana itupun kini baru akan dianggarkan di APBD Perubahan sehingga belum bisa sekarang.

Sementara itu Bobi Aditya, anggota Banggar DPRD mengatakan, selain kekurangan volume juga ditemukan tujuh paket kekurangan volume di proyek lainnya senilai Rp 900 jutaan lebih. Dia juga meminta agar diselesaikan.

Saat ditanya kekurangan volume pekerjaan itu dalam bentuk pengurangan kualitas proyek atau pengurangan ukuran, Boby mengatakan Dewan hanya menerima data dalam angka saja, sehingga teknisnya itu urusan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah).

Yang jelas Dewan hanya menerima data angka ada kekurangan volume di tujuh paket itu dan menjadi catatan BPK sehingga harus diselesaikan Pemkab Karanganyar, dalam hal ini Dinas PUPR dan lainnya pemilik anggaran.

Halaman:

Editor: Salman Al Farisi

Artikel Terkait

Terkini

X