SMOL.ID – Pengkategorian Kabupaten Layak Anak adalah masalah multidimensional, tidak digarap oleh Dinas Perberayaan Perempuan dan Anak saja. Instansi itu hanya leading sector saja, namun banyak instansi yang terlibat.
‘’Karena itu sorotan soal anggaran dinmas yang hanya Rp 1,2 miliar setahun itu sebetulnya tidak tepat jika dipakai ukuran keseriusan menangani masalah perempuan dan anak. Ya memang betul jumlah perempuan dan anak lebih besar dan dominan, namun semua instansi memikirkan,’’ kata Agam Bintoro, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta KB (DP3AKB), Selasa (31/5).
Dia memang merasa terganggu dan tidak nyaman karena instansinya disoroti satu sisi dari anggaran yang kecil saja yang hanya Rp 1,2 miliar. Dia tahu arah sorotan itu agar anggaran instansinya meningkat seiring dengan keinginan menjadi kabupaten layak anak.
Dia mengerti. Namun sorotan itu tidak lengkap sebab kabupaten layak anak itu ditanggung bareng. Semua bergerak. Agam mencontohkan pembuatan taman layak anak, itu menjadi bagian Dinas PUPR. Pembuatan jalan khusus sekolah, itu tugasnya Dnas Dikbud. Membentuk Forum Anak yang melibatkan anak sekolah, itu bagian Dinas Dikbud.
Intinya kerja untuk menyiapkan kabupaten layak anak, peduli perempuan, itu tugasnya semua instansi, semua terlibat, dan DP3AKB hanya koordinator saja sehingga jika menyoroti anggaran ya dari semua dinas yang terlibat.
Karena itu saat ada staf Kementerian yang menyoroti ada 3.000 lebih anak belum berakte kelahiran, Agam justru mempertanyakan data dari mana. Sebab Dinas Kependudukan sudah tuntas dan target pencapaiannya untuk pendataan akte kelahiran sudah melampaui yang ditargetkan pemerintah pusat.
Malah baru-baru ini Karanganyar sudah melangkah untuk pendataan jemput bola bagi anak tuna rungu, tuna netra, tuna grahita, tuna daksa, tuna wicara dan lainnya, untuk dijemput bola dibuatkan akte kelahiran oleh Disdukcapil dan diperiksa kesehatan oleh Dinas Kesehatan.
Karena itu Karanganyar sangat siap untuk menjadi kabupaten layak anak tahun ini, dan sudah masuk tahapan ke pemeriksaan lapangan untuk kategori madya. Setelah dua tahun kategori pratama, kini saatnya kita bersiap naik kelas ke madya. Dan verifikasinya kita sudah siapkan semua.
Agam juga menunjukkan saat pandemi ini, dengan adanya program refocusing, semua instansi mengalami penurunan anggaran, sebab yang lebih utama adalah menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi.
Artikel Terkait
1.363 Guru di Karanganyar Terima SK PPPK
DPRD Karanganyar Usulkan Piutang PBB Sejak 2013 Dihapus Saja
Penghargaan Exellent Bank dari Infobank untuk Bank Daerah Karanganyar
PMK Mulai Merebak, Para Petani Sapi di Karanganyar Khawatir
Ilmu Gendhing Haryono Kelola Bank Daerah Karanganyar
Sidak, Tjahjo Kumolo 10 Menit Kelilingi Mal Pelayanan Publik Karanganyar
Rumah Dinas Dibongkar, Bupti Karanganyar Pilih Tempati Bilik Sempit di Bangunan Sisa
Solo Raya Ini Heran, Golkar Bisa Menang di Karanganyar
Bangar DPRD Karanganyar Temukan Kekurangan Volume Pembangunan Masjid Agung Rp 690 Juta
Anggota DPR RI Paryono Menilai Pemkab Karanganyar Tak Serius Soal Kabupaten Layak Anak