Publik Setuju Reshuffle Kabinet, Asalkan Sesuai Kebutuhan Kinerja Bukan Jatah Koalisi Partai

SMOL.ID - Sejumlah menteri dan tokoh menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah bergulirnya isu reshuffle kabinet.

Sejumlah menteri yang menghadap Jokowi di Istana Negara di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Ada juga Ketua Umum (Ketum) PAN Zuklifli Hasan dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang turut diundang menghadap Jokowi.

Charta Politika Indonesia kemudian melakukan survei terkait isu reshuffle itu. Hasilnya, masyarakat setuju dilakukan reshuffle kabinet.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, hasil survei Charta Politika Indonesia menunjukkan bahwa sebesar 63,1 persen dari responden setuju jika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet terhadap menteri Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga: Isu Reshuffle, Sejumlah Menteri dan Tokoh Menghadap Jokowi Termasuk Prabowo Subianto

“Ketika kami uji lebih lanjut, 63,1 persen memang menyatakan setuju apabila dilakukan reshuffle,” kata Yunarto Wijaya.

Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 68,4 persen, sedangkan kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju yang berada pada angka 53,5 persen.

Selisih sebesar 14,9 persen tersebut, menurut Yunarto, menunjukkan bahwa ada yang salah dari kinerja menteri. Padahal, menteri secara operasional menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Menurut Yunarto, reshuffle menteri merupakan salah satu isu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebab, kepuasan publik terhadap menteri mempengaruhi kepuasan terhadap pemerintah.

Baca Juga: Pesan Buya Yahya untuk Umat Muslim ketika Membaca Surah Al Fatihah supaya Salat Sah

"Memang dukungan atau dorongan dari publik untuk adanya reshuffle itu sangat besar, ada di angka 63,1 persen. Jauh dari yang menyatakan tidak setuju, hanya 24,3 persen," ucapnya.

Bahkan apabila Jokowi berani melakukan reshuffle menteri, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dapat meningkat.

Jadi, reshuffle menteri menjadi satu faktor pendorong kepuasan publik. Tapi harus diingat reshuffle yang dilakukan Jokowi harus berdasarkan kebutuhan kinerja bukan karena tata ulang koalisi partai.***