• Senin, 8 Agustus 2022

Guru Dapat Jatah P3K, Penjaga dan Petugas Administrasi Iri, Lapor DPRD

- Selasa, 5 Juli 2022 | 14:09 WIB
Penjaga dan administrasi serta guru di Karanganyar beraudiensi dengan DPRD.
Penjaga dan administrasi serta guru di Karanganyar beraudiensi dengan DPRD.

SMOL.ID – Karena hanya guru yang memperoleh jatan perekrutan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak), penjaga sekolah dan tenaga administrasi yang tugasnya tidak kalah mulia dan berat karena harus siang malam menjaga sekolah, iri. Mereka melalui organisasi PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) menghadap DPRD mengadukan nasibnya.

Ditambah lagi dengan rencana pemerintah akan menghapus semua tenaga honorer tahun depan, maka semakin nelangsa hidup para guru honorer dan tenaga kontrak yang di Karanganyar masih 3.000-an lebih, di antaranya 1.200-an tenaga penjagadan administrasi sekolah, guru honorer ada 1.800-an serta tenaga lainnya.

‘’Maka kami minta bantuan para wakil rakyat untuk menolak rencana itu dan memikirkan kelanjutan nasib penjaga dan administrasi sekolah tersebut. Apalagi selama ini mereka hanya mendapat bayaran seadanya dari yayasan atau sekolah,’’ kata Sriwiyono, Ketua PGRI Karanganyar, Selasa (5/7).

Saat audiensi itu, mereka diterima wakil ketua DPRD Anung Marwoko, Rohadi Widodo dan Tony Hatmoko serta Ketua Komisi B AW Mulyadi serta anggota lainnya. Dalam kesempatan itu Anung Marwoko mengerti sepenuhnya kondisi itu.

Karena itu dia segera akan membuat surat usulan ke DPR pusat bahwa daerah dengan segala kondisinya meolak usulan tersebut. Bayangkan mereka tenaga honorer itu masih menjadi tulang punggung khususnya di SD.

Saat ini hanya ada lima SD yang gurunya berstatus PNS lebih dari 3. Yang lain masih diampu tenaga guru honorer yang dibayar semampunya.

Bahkan banyak sekolah dasar yang tidak memiliki guru berstatus PMS. Hanya kepala sekolah, itupun akhirnya pensiun. Jadi semua gurunya adalah tenaga honorer, padahal sekolah itu tergolong masih baik karena muridnya ada 110 anak.

Nah ini yang tidak disadari oleh pemerintah pusat, bahwa tulang punggung pendidikan dasar juatru tenaga honorer. Kalau dihapus, apa sekolahnya ikut ditutup? Lalu muridnya siapa yang mengajar? Jadi apa bangsa ini ke depan?

Rohadi Widodo menambahkan, jika honorer dihapus, resikonya semua tenaga guru harus diangkat sebagai tenaga pemerintah. Itu baru adil. Apakah pemerintah sanggup untuk itu? Sementara keuangan sudah negatif growth (tumbuh negatif) begitu.

Masalah lain terkuak dalam pertemuan itu. Ternyata Bosda tahun 2021 sudah tidak ada. Yang tinggal hanya BOS dari pemerintah pusat saja. Padahal Bosda itu bisa untuk menggaji tenaga honorer, bisa untuk BPJS mereka, dan lainnya.

Halaman:

Editor: Salman Al Farisi

Artikel Terkait

Terkini

Di Era Modern Bisnis Hampers Cukup Menjanjikan

Senin, 8 Agustus 2022 | 19:55 WIB

Jokowi dan Ganjar Olahraga Bareng di CFD Solo

Minggu, 7 Agustus 2022 | 16:40 WIB

Gumun Luncurkan SAHL Sarung Travel Modern

Minggu, 7 Agustus 2022 | 11:20 WIB

HPN Kota Jogja Siap Angkat UMKM

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 12:20 WIB
X