• Minggu, 25 September 2022

Kritik Aturan Ambang Batas Parlemen dan Presiden, Din Syamsuddin: Tidak Fair Tidak Adil

- Sabtu, 13 Agustus 2022 | 22:36 WIB
Kritik Aturan Ambang Batas Parlemen dan Presiden, Din Syamsuddin: Tidak Fair Tidak Adil (IST/PR)
Kritik Aturan Ambang Batas Parlemen dan Presiden, Din Syamsuddin: Tidak Fair Tidak Adil (IST/PR)


SMOL.ID - Ketua MPP Partai Pelita Din Syamsuddin mengkritik ambang batas parlemen atau parliamentay threshold dan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Aturan ambang batas parlemen dan pencalonan presiden 20 persen menjadi hambatan bagi partai politik mengusung calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) pilihannya.

Terutama parpol-parpol baru tidak mungkin bisa mengusung capres pilihannya kecuali berkoalisi dengan parpol lain agar mencapai 20 persen sesuai ambang batas yang ditentukan.

Din Syamsuddin mengatakan, aturan itu tidak fair dan tidak adil serta bertentangan dengan Pancasila.

Baca Juga: Ternyata Bukan Korban, LPSK Batal Beri Perlindungan Putri Candrawathi Istri Ferdy Sambo

"Sebagai partai baru yang belum punya hak untuk mencalonkan capres-cawapres walaupun itu tidak fair, itu tidak adil. Itu harus diubah, parliamentary threshold, presidential threshold, itu bertentangan dengan Pancasila. Sila keempat dalam permusyawaratan perwakilan," tegasnya saat mendaftar ke KPU sebagai peserta Pemilu 2024 Sabtu, 13 Agustus 2022.

Yang memprihatinkan, lanjut Din Syamsuddin judicial review presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK) selalu kandas. Sehingga sebagai warga negara, mulai tak percaya dengan MK lagi.

Baca Juga: Profil Salman Rushdie, Penulis Buku Ayat-ayat Setan yang Ditikam Simpatisan Iran

"Banyak dari kawan-kawan, saya pribadi, yang concern, prihatin dengan kehidupan kebangsaan kenegaraan kita ini. Meyakinkan tidak ada jalan lain kecuali revolusi, itu yang ramai bergerak. Saya memilih jalur konstitusi. Karena dengan jalur konstitusi itulah kita eksis sebagai bangsa negara. Namun konstitusi itu harus diluruskan dikembalikan seperti pada kesepakatan 18 Agustus 1945, itulah UUD '45 hasil dari para negarawan kita elemen bangsa," ujarnya.

Karena judicial review selalu kandas maka menjadi kehilangan kepercayaan terhadap MK.

Halaman:

Editor: Lina Setiawati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X