Hakim Agung Terseret Kasus Suap, MUI: Mentalitas Penegak Hukum Rusak

SMOL.ID - Penetapan tersangka terhadap Hakim Agung Sudrajat Dimyati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan banyak pihak.

Salah satunya yang menyoroti terseretnya Hakim Agung Sudrajad Dimyati dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA datang dari Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas.

Anwar Abbas yang juga Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengaku prihatian dengan ditetapkannya seorang Hakim Agung dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

Penetapan tersangka oleh KPK terhadap salah Hakim Agung di MA bisa menjadi indikasi mentalitas penegak hukum di Indonesia sudah rusak. Sehiggga, masyarakat akan semakin sulit mencari keadilan.

Baca Juga: OTT KPK di MA, KPK Sita Duit Disimpan dalam Box Mirip Kamus Bahasa Inggris

Menurut Anwar Abbas, sebagai warga bangsa tentu jelas sangat sedih dan prihatin dengan keadaan tersebut.

"Kalau mentalitas dan perilaku para penegak hukum sendiri yang sudah rusak, maka pertanyaannya, ke mana lagi kita di negeri ini akan mencari keadilan?," kata Anwar melalui rilisnya, Jumat 23 September 2022.

Padahal, publik yang diminta menghormati keputusan hakim. Tetapi faktanya, banyak keputusan hakim yang justru tidak berkeadilan dan juga bertentangan dengan hati nurani. Keputusan hakim dibuat bukan untuk membela yang benar, justru membela yang bisa membayar.

Anwar mengatakan, apabila hukum sudah dipermainkan oleh penegak hukum. Penegak hukum sudah pantai berbohon dan mencri, maka akan datag bencana dan malapetaka menimpa.

Baca Juga: OTT KPK di MA, 10 Orang Jadi Tersangka Termasuk Hakim Agung 6 Sudah Ditahan

"Jika hukum sudah dipermainkan oleh para penegak hukum dan jika hakim dan penegak hukum sudah pandai berbohong dan mencuri, maka tunggulah bencana dan malapetaka akan datang menimpa negeri. Sehingga keresahan, kegaduhan, dan kerusuhan akan muncul di mana-mana," tandasnya.

"Para investor sudah jelas tidak akan mau berinvestasi. Sebab, tidak ada rasa aman dan nyaman, tidak hanya bagi modal yang mereka tanam, tapi juga bagi diri mereka sendiri," imbuhnya.

Anwan Abas meminta dilakukan pembenahan terhadap dunia hukum, dan tidak ditunda-tunda terutama menyamngkut sumber daya manusia.***