• Rabu, 7 Desember 2022

Jokowi Minta Menko Polhukam Reformasi Hukum Yudikatif, Buntut Jual Beli Perkara di MA

- Selasa, 27 September 2022 | 09:37 WIB
Jokowi Minta Menko Polhukam Reformasi Hukum di Lingkungan Yudikatif, Buntut Jual Beli Perkara di MA (Ilustrasi)
Jokowi Minta Menko Polhukam Reformasi Hukum di Lingkungan Yudikatif, Buntut Jual Beli Perkara di MA (Ilustrasi)

SMOL.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD melakukan reformasi hukum di tubuh yudikatif buntut kasus jual beli perkara di Mahkamah Agung.

Perintah Jokowi kepada Menko Polhukam Mahfud MD agar melakukan reformasi hukum buntut ditangkapnya Hakim Agung Sudrajat Dimyati atas dugaan jual beli perkara di Mahkamah Agung (MA).

Jokowi merasa kecewa lantaran usaha pemberantasan korupsi yang cukup berhasil di lingkungan eksekutif kini justru gembos di lembaga yudikatif sendiri sehingga memerintah Menko Polhukam Mahfud MD agar dilakukan reformasi hukum secepatnya.

Atas perintah Jokowi tersebut, Mahfud MD segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk dilakukan reformasi hukum.

"Saya akan segera berkoordinasi untuk merumuskan formula reformasi yang memungkinkan secara konstitusi dan tata hukum kita itu. Presiden sangat serius tentang ini," tandas Mahfud MD, Senin 26 September 2022.

Baca Juga: Hakim Agung Sudrajad Dimyati Ditahan, Tak Tutup Kemungkinan Ketua MA Diperiksa

Mahfud mengatakan, Jokowi sangat prihatin upaya pemberantasan korupsi seringkali digembosi oleh lembaga peradilan sendiri.

Hal inilah yang kemudian Jokowi meminta jajaran eksekutif mengambil sikap terhadap yudikkatif.

Peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pegawai Mahkamah Agung dan melibatkan dua Hakim Agung membuat Jokowi sangat prihatin.

"Pemerintah sudah berusaha menerobos berbagai blokade di lingkungan pemerintah untuk memberantas mafia hukum, tapi sering gembos di pengadilan," ujar Mahfud.

Halaman:

Editor: Lina Setiawati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X