• Rabu, 7 Desember 2022

Pelanggaran Netralitas ASN Tinggi, Jokowi Minta Bawaslu Tegas

- Selasa, 27 September 2022 | 13:52 WIB
Pelanggaran Netralitas ASN di Pemilu Tinggi, Jokowi Minta Bawaslu Tegas (Ilustrasi)
Pelanggaran Netralitas ASN di Pemilu Tinggi, Jokowi Minta Bawaslu Tegas (Ilustrasi)

SMOL.ID - Pelanggaran netralitas dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin meningkat.

Pelanggaran netralitas dilakukan ASN terlihat pada Pilkada 2020, disebabkan oleh maraknya sosial media (sosmed).

Dalam catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, tercatat lebih dar 1.000 perkara pelanggaran netralitas ASN terjadi selama Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, pelanggaran netralitas ASN lebih tinggi terjadi saat Pilkada dibandingkan Pemilu.

"Kalau kita lihat pelanggaran netralitas Pilkada di ASN itu lebih dari 1.000 perkara, sedangkan di pemilu hanya 600 ke bawah. Dapat dibayangkan pilkada yang hanya 169 itu ada 1.000 perkara sedangkan pemilu nasional hanya ada 500 atau 600 perkara," terang Bagja, Selasa 27 September

Baca Juga: Bawaslu Tak Melarang Kampanye di TikTok, Asalkan...

Tingginya pelanggaran netralitas ASN menjadi perhatian bersama. Apalagi nantinya penyelenggaraan Pilkada akan dilaksanakan usai pengucapan sumpah dan janji Presiden terpilih.

Bagja mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Bawaslu tegas dalam penegakan hukum dalam Pemilu.

"Pada minggu lalu kami lakukan audiensi dengan Pak Presiden RI, Pak Presiden beri pesan ke penyelenggara pemilu khususnya ke bawaslu, yaitu lakukan penegakan hukum dengan tegas," ujar Bagja.

Bagja mengatakan pesan itu disampaikan langsung kepada lima komisioner Bawaslu. Bagja mengungkapkan, Jokowi menilai bahwa ketegasan Bawaslu merupakan kunci utama dalam menjaga demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Bawaslu Ingatkan ASN di Jateng Netral di Pemilu dan Pilkada

Halaman:

Editor: Lina Setiawati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X