Tata Kelola Kelapa Sawit, Perlu Dukungan Pemerintah

SMOL.ID - Pembangunan kelapa sawit dan industrinya membutuhkan dukungan semua pihak termasuk pemerintah, hal ini penting dilakukan agar kebijakannya memiliki daya saing jangka panjang.

Menurut Dr. Ir. Purwadi MS, Direktur Pusat Sains Kelapa Sawit - Instiper Yogyakarta, agar kebijakan tersebut memiliki daya saing jangka panjang, maka setidaknya ada 5 hal yang perlu menjadi fokus perhatian.

Dr Ir Purwadi MS menyampaikan itu dalam Forum Sawit Indonesia (FOSI) 2022 di Grha Instiper Yogyakarta, Selasa, 29 November 2022. Dalam acara itu tamu undangan senang karena disuguhi tarian apik yang menceritakan perjalanan perkelapa sawitan di Indonesia.

Dihadapan para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun para pemilik kebun kelapa sawit dan perusahaan minyak kelapa sawit, Purwadi mengatakan setidaknya ada 5 hal yang perlu menjadi fokus perhatian para pemegang kebijakan.

Pertama, Kebijakan Nasional, Regional dan lokal. Kedua, Kebijakan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Ketiga, Kebijakan dalam inovasi, riset dan pengembangan. Kelima, Kebijakan investasi dan bisnis dalam menghadapi dunia global.

Kelima kebijakan, lanjut Purwadi yang juga bertindak selaku Ketua Panitia Penyelenggara, kelima hal itu harus bisa menjadi fondasi membangun daya saing kelapa sawit dan industrinya.

Dengan demikian, lanjut dia, dibutuhkan pemetaan kebijakan kebijakan yang di keluarkan pemerintah, efektifitas dalam Implementasi kebijakan serta pemikiran kebijakan baru untuk menghadapi tantangan dalam geopolitik ekonomi perkelapasawitan global, nasional, maupun lokal.

Oleh karena itu, kelapa sawit membutuhkan intervensi pemerintah untuk "govemance", karena intervensi dipercaya dapat mengoreksi terhadap kegagalan pasar (peluang praktek kartel), terkait daya tawar pasar, informasi pasar, insentif pasar, stabilitas harga, keadilan dalam distribusi pendapatan para pihak di sepanjang rantai pasok.

Kedua, memperlancar dan mempercepat Abususnya investasi infrastruktur sektor public seperti pasar, jalan, jembatan dimana swasta tidak bersedia melakukannya termasuk di dalamnya bantuan subsidi bibit dan sarana produksi Lainnya.