Tata Kelola Kelapa Sawit, Perlu Dukungan Pemerintah

- Selasa, 29 November 2022 | 18:45 WIB
Sebuah tarian kolosal yang menceritakan perjalanan sekaligus perkembangan kelapa sawit menarik perhatian tamu undangan. (Foto : Smol.id/Rangga Permana)
Sebuah tarian kolosal yang menceritakan perjalanan sekaligus perkembangan kelapa sawit menarik perhatian tamu undangan. (Foto : Smol.id/Rangga Permana)


SMOL.ID - Pembangunan kelapa sawit dan industrinya membutuhkan dukungan semua pihak termasuk pemerintah, hal ini penting dilakukan agar kebijakannya memiliki daya saing jangka panjang.

Menurut Dr. Ir. Purwadi MS, Direktur Pusat Sains Kelapa Sawit - Instiper Yogyakarta, agar kebijakan tersebut memiliki daya saing jangka panjang, maka setidaknya ada 5 hal yang perlu menjadi fokus perhatian.

Dr Ir Purwadi MS menyampaikan itu dalam Forum Sawit Indonesia (FOSI) 2022 di Grha Instiper Yogyakarta, Selasa, 29 November 2022. Dalam acara itu tamu undangan senang karena disuguhi tarian apik yang menceritakan perjalanan perkelapa sawitan di Indonesia.

Dihadapan para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun para pemilik kebun kelapa sawit dan perusahaan minyak kelapa sawit, Purwadi mengatakan setidaknya ada 5 hal yang perlu menjadi fokus perhatian para pemegang kebijakan.

Pertama, Kebijakan Nasional, Regional dan lokal. Kedua, Kebijakan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Ketiga, Kebijakan dalam inovasi, riset dan pengembangan. Kelima, Kebijakan investasi dan bisnis dalam menghadapi dunia global.

Kelima kebijakan, lanjut Purwadi yang juga bertindak selaku Ketua Panitia Penyelenggara, kelima hal itu harus bisa menjadi fondasi membangun daya saing kelapa sawit dan industrinya.

Dengan demikian, lanjut dia, dibutuhkan pemetaan kebijakan kebijakan yang di keluarkan pemerintah, efektifitas dalam Implementasi kebijakan serta pemikiran kebijakan baru untuk menghadapi tantangan dalam geopolitik ekonomi perkelapasawitan global, nasional, maupun lokal.

Oleh karena itu, kelapa sawit membutuhkan intervensi pemerintah untuk "govemance", karena intervensi dipercaya dapat mengoreksi terhadap kegagalan pasar (peluang praktek kartel), terkait daya tawar pasar, informasi pasar, insentif pasar, stabilitas harga, keadilan dalam distribusi pendapatan para pihak di sepanjang rantai pasok.

Kedua, memperlancar dan mempercepat Abususnya investasi infrastruktur sektor public seperti pasar, jalan, jembatan dimana swasta tidak bersedia melakukannya termasuk di dalamnya bantuan subsidi bibit dan sarana produksi Lainnya.

Editor: Salman Al Farisi

Artikel Terkait

Terkini

Bank Jateng Dukung MBKM, Kerjasama UTY dan Dudika

Rabu, 8 Februari 2023 | 16:13 WIB

Pemda DIY Selalu Berupaya PKL Naik Kelas

Selasa, 7 Februari 2023 | 21:50 WIB

MoU Optimalisasi Layanan Hukum Diteken

Selasa, 7 Februari 2023 | 17:13 WIB

Batik Lukis Wajah Akhyar Muzaki yang Melegenda

Selasa, 7 Februari 2023 | 15:05 WIB

PBB Tak Terbayar, Setahun Capai Rp 4-5 Miliar

Selasa, 7 Februari 2023 | 14:59 WIB
X