Anggota Fraksi PKS Rencana Gugat KUHP Baru Terutama Sejumlah Pasal Karet

SMOL.ID - Dalam sidang paripurna DPR RI pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) diwarnai ketegangan.

Ini lantaran anggota Fraksi PKS memprotes sejumlah pasal dinilainya pasal karet.

Pasal karet yang dia maksud beberapa di antaranya Pasal 240 dan 218 tentang penghinaan presiden dan negara.

Jika pasal itu disahkan maka, dinilai akan menjadikan negara Indonesia menjadi negara monarki, bukan demokrasi.

Qolba meminta agar pasal itu dicabut karena akan merampas hak masyarakat menyampaikan pendapatnya.

Baca Juga: DPR RI Sahkan RKUHP Jadi UU Meski Ditolak Banyak Elemen Masyarakat

“Ini pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara monarki. Saya meminta untuk pasal ini dicabut dan kemarin juga mahasiswa sudah demo di depan ini. Dan ini juga kemunduran dari cita cita reformasi. Waktu reformasi saya termasuk ikut demo di DPR ini, tiba tiba pasal ini akan mengambil hak hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya.” ujar Qolba dalam Rapat Paripurna di ruang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022.

Menurutnya, pasal-pasal ini akan dipakai nantinya oleh pemimpin-pemimpin bangsa yang akan datang.

Padahal sudah sepatutnya pihak pemerintah mendengarkan pendapat rakyat agar kehidupan bernegara dapat berjalan dengan baik.

Baca Juga: DPR Persilakan Masyarakat yang Tolak RKUHP Tempuh Jalur Hukum ke MK

“Apalagi pasal 218, menghina presiden dan wakil presiden. Kalau yang pasal 240 itu adalah lembaganya. Di seluruh dunia, rakyat itu harus mengkritik pemerintahnya. Tidak ada yang tidak punya dosa, hanya para nabi, presiden pun harus dikritik. Jadi saya meminta, saya nanti akan mengajukan ke MK Pasal ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Achmad yang memimpin rapat paripurna itu mengungkapkan bahwa sejatinya fraksi PKS telah menyepakati RUU KUHP tersebut, meskipun dengan catatan.

Sehingga ia berharap apa yang diungkapkan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS tersebut merupakan catatan dari fraksinya.***