PN Jakpus Tolak Gugatan Fadel Muhammad soal Pemecatan dari Jabatan Wakil Ketua MPR, Ini Alasan Hakim

- Selasa, 24 Januari 2023 | 08:59 WIB
PN Jakpus Tolak Gugatan Fadel Muhammad soal Pemecatan dari Jabatan Wakil Ketua MPR, Ini Alasan Hakim (IST)
PN Jakpus Tolak Gugatan Fadel Muhammad soal Pemecatan dari Jabatan Wakil Ketua MPR, Ini Alasan Hakim (IST)

SMOL.ID - Anggota DPD RI Fadel Muhammad melayangkan gugatan atas pemecatan dirinya dari posisi Wakil Ketua MPR oleh Ketua DPD LaNyalla Mattalitti ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus)

Hasilnya, PN Jaksel menolak gugatan itu, dengan alasan tidak memiliki wewenang mengadili Surat Keputusan DPD RI atas hasil Sidang Paripurna Lembaga Negara.

Keputusan dari sidang gugatan itu digelar Senin 16 Januari 2023. dan diucapkan Rabu 18 Januari 2023.

Putusan dibacakan Hakim Ketua Bakri, yang didampingi Adeng Abdul Kohar dan T. Oyong sebagai Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Baca Juga: Fadel Muhammad Tunjuk Elza Syarif Lawan Keputusan Pencopotan Dirinya dari Posisi Wakil Ketua MPR

"Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, Mengadili: 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II," isi dari keputusan itu.

"Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor 518/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang diajukan penggugat"

Kuasa hukum LaNyalla Mahmud Mattalitti, Fahmi Bachmid, mengatakan, pihaknya telah memberikan sejumlah bukti merespon gugata Fadel Muhammad. Dan bukti - bukti yang diserahkan itu dijadikan dasar keputusan hakim.

Salah satu alat bukti yang diserahkan adalah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor: 2/DPDRI/I/2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 tertanggal 18 Agustus 2022.

Surat itu adalah keputusan dihasilkan dari Sidang Paripurna 18 Agustus 2022.

Baca Juga: Pansus BLBI DPD RI, Undang Budi Hartono dan Syamsul Nursalim Ketiga Kalinya

"Dokumen ini membuktikan bahwa pada Pasal 247 yang menyatakan DPD merupakan Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara Bukan Sebagai Badan Hukum Perdata. Kemudian Pasal 290 Hak Imunitas Ayat (1) Anggota DPD mempunyai Hak Imunitas; Ayat (2) Anggota DPD tidak dapat dituntut di depan Pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPD ataupun di luar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD," beber Fahmi.

Selain itu, secara yuridis SK.Nomor:2/DPDRI/I/2022-2023 lahir dari adanya Pernyataan Tertulis berupa Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya dari 97 Anggota DPD, yang mengingikan Fadel Muhammad ditarik dari jabatan wakil ketua MPR RI dari unsur DPD RI.

Serta Copy dari Salinan sesuai dengan aslinya yang dilegalisasi oleh Kepala Biro Organisasi Keanggotaan, dan Kepegawaian, Kepala Bagian Hukum Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib.

"Secara yuridis Surat Keputusan DPD sebagai produk hukum dari hasil sidang paripurna yang merupakan Forum Tertinggi dari Lembaga DPD hanya bisa dibatalkan melalui proses Sidang Paripurna DPD itu sendiri atau merupakan kewenangan Absolut Lembaga DPD," terangnya.

Halaman:

Editor: Lina Setiawati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

HCB Deklarasi Maju Caketum PWI 2023 di Arena HPN

Rabu, 8 Februari 2023 | 16:11 WIB
X