Kerjasama Bupati, Kejaksaan dan Kepolisian untuk Atasi Pelaporan Penyelewengan Pembangunan

SMOL.id – Tiga instansi sepakat kerjasama untuk penanganan tindak lanjut pelaporan penyelewengan pembangunan. Bupati selaku APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), dengan kejaksaan dan kepolisian menyepakati penanganan akan difokuskan agar uang negara bisa kembali selamat.

‘’Cara itu memang lebih mementingkan keselamatan anggaran negara dan masyarakat tidak dirugikan karena pelayanan mereka tetap bisa dilakukan,’’ kata Kasipidsus Kejari Tubagus Gilang Syarifullah, Rabu (27/1).

Dia mencontohkan kasus pembangunan masjid Agung Madaniyah yang mengalami keterlambatan sampai 90 hari lebih dan tidak terbayarnya sekian vendor masjid. Diduga ada penyelewang atau korupsi.

Namun pemda Karanganyar dan kejaksaan memilih memberi tempo rekanan untuk menyelesaikan pembangunan. Walhasil akhirnya masjid selesai, artinya anggaran negara terselamatkan, masyarakat memiliki masjid megah untuk beribadah dan wisata rohani, pemda menerima uang karena pemberlakuan denda.

‘’Seperti itu fokus penanganan penyelewang pembangunan tersebut nantinya. Ketika ada laporan dan temuan indikasi penyelewan uang negara untuk pembangunan infrastruktur, maka pemda dalam hal ini APIP akan melangkah dahulu tentu bekerja sama berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian.

Rekanan dipanggil jika dia bersedia dengan tempo yang ditentukan bisa menyelesaikan gedung atau pembangunan infrastruktur tersebut, maka akan diberi tempo. Tentu saja tetap dengan prosewdur denda, penalti a yang sudah ditentukan.

Dengan begitu uang negara bisa tetap trwujud untuk membangun, masyarakat tidak dirugikan karena pembangunannya berhasil, dan pemda mennerima masukan karena denda masuk di kas pemda bukan yang lain.

Gilang memberikan contoh ekstrim pembangunan hambalang, dimana rekanan dan pejabat terkait dimasukkan penjara, namun akibatnya pembangunan proyek hambalang mangkrak sampai sekarang tidak bisa digunakan. Muspro, negara rugi, rakyat rugi.

Karena itu arah kerjasama tiga instansi itu ke sana sehingga pembangunan akan terlaksana dan terwujud.(joko dh)