Ganjar Izinkan Kades Geser Bantuan Pemprov untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem

SMOL.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan mengizinkan kepala desa menggeser alokasi bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah. Tentu saja penggeseran alokasi bantuan harus disertai dengan data atau target sasaran yang pasti.

"Kalau program (penanganan kemiskinan) yang reguler sudah diterapkan jangan sampai itu bergeser. Saya mendorong kalau di level desa yang miskin, bahkan di situ ada kemiskinan ekstrem, bantuannya boleh digeser ke sana. Kalau perlu boleh digeser, nanti saya izinkan, umpama bantuan dari provinsi mau dipakai untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem ini nanti akan saya izinkan," kata Ganjar usai memberikan arahan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem untuk Kabupaten Grobogan dan Demak di Kantor Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Rabu (24/1/2023).

Penggeseran bantuan tersebut merupakan upaya agar kemiskinan ekstrem yang menjadi prioritas bisa segera ditangani dan ditekan. Penanganan kemiskinan ekstrem itu sesuai dengan arahan presiden beberapa waktu lalu, di mana penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia harus selesai pada 2024.

Baca Juga: Percepat Tekan Kemiskinan Ekstrem, Ganjar Minta Laporan Mingguan

"Itu menjadi prioritas sehingga kalau nanti kemiskinan ekstrem di 2024 mesti selesai kita semua di daerah punya tanggung jawab pada level masing-masing," jelasnya.

Tanggung jawab untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem itu tentu juga berada di tangan para kepala desa selaku pemegang data utama sasaran. Untuk itu sekitar 99 perwakilan kepala desa dari Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak, 35 camat, serta tim percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat Kabupaten Grobogan dan Demak diberikan arahan langsung oleh Ganjar Pranowo.

"Hari ini coba kami selesaikan untuk penanganan sampai ke level mikro. Mikronya ada di mana? Ada di desa. Ketika kemarin kami sudah mencoba untuk mengambil data yang ada di Pemalang sama Brebes, sekarang Grobogan sama Demak. Maka sama, kami minta perhatian kawan-kawan kades untuk mendata. Satu minggu ini mereka mau mendata, camat-camat nanti akan mensupervisi dan nanti akan dikompilasi di kabupaten. Jadi di Kabupaten Demak maupun Grobogan nanti akan menyiapkan," kata Ganjar.

Setelah data riil kemiskinan ekstrem tersebut didapat dan terverifikasi, maka program penyelesaian harus langsung segera dilaksanakan. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Grobogan dan Demak sudah mempunyai sejumlah program penanganan kemiskinan sampai tingkat desa. Namun tidak sampai di situ saja, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan turun tangan memberikan bantuan termasuk mencarikan sumber dana lainnya.

"Tapi tidak akan selesai di situ, pasti mereka akan berat maka kita akan carikan seperti Baznas. Rakor BAZNAS kemarin juga sudah setuju bahwa pentasarufan dari BAZNAS ini juga diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. Ini contoh saja. CSR juga kita dorong," ungkapnya.

Terbaru, Pemprov Jateng melalui Dinas Tenaga Kerja mulai memetakan dan mengajak perusahaan pada masing-masing daerah dengan kemiskinan ekstrem. Perusahaan itu diminta menerima pekerja dari keluarga miskin, khususnya miskin ekstrem. Setidaknya di Kabupaten Demak dan Grobogan ada lebih dari 20 perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi yang sesuai untuk penanganan kemiskinan ekstrem.