Belasan Ribu Perangkat Desa Demo di Depan Gedung DPR, Ini 6 Tuntutannya

- Rabu, 25 Januari 2023 | 16:50 WIB
Belasan Ribu Perangkat Desa Demo di Depan Gedung DPR, Ini 6 Tuntutannya (IST)
Belasan Ribu Perangkat Desa Demo di Depan Gedung DPR, Ini 6 Tuntutannya (IST)

SMOL.ID - Aksi demonstrasi perangkat desa dari seluruh Indonesia kembali digelar di depan Gedung DPR RI siang ini Rabu 25 Januari 2023.

Sekitar 15 ribu perangkat desa tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar demo salah satunya meminta UU Desa direvisi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PPDI, Widi Hartono mengatakan, demo kali ini diikuti 15.000 perangkat desa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Widi, total jumlah perangkat desa di seluruh Indonesia sebanyak 1,3 juta.

Baca Juga: Ribuan Kades se Indonesia Gelar Demo Minta Masa Jabatan Diperpanjang Jadi 9 Tahun

Sebanyak 15 ribu perangkat desa yang hadir di depan Gedung DPR RI itu, lanjut Widi mewakili 1,3 juta perangkat desa yang ada di Indonesia.

"Kami perangkat desa seluruh indonesia datang ke Jakarta, berjumlah 15.000 perangkat desa sebagai perwakilan dari total 1,3 juta perangkat Desa se-Indonesia datang Ke Gedung DPR RI," tandas Widi, Rabu 25 Januari 2023.

Kehadiran mereka ke rumah wakil rakyat ingin berkonsultasi sekaligus menyampaikan aspirasi ke Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Menurut Widi ada enam tuntutan ribuan perangkat desa dari seluruh Indonesia.

Pertama, revisi UU No 6 tahun 2024 deadline sebelum Pemilu 2024.

"Kami menuntut DPR dan Pemerintah untuk merealisasikan Revisi UU NO 6 tahun 2014 Tentang Desa sebelum Pemilu 2024," ujar Widi.

Kedua, status kepegawaian yang jelas bagi perangkat desa dengan status ASN (Aparatur Sipil Negara) atau P3K/PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja).

Baca Juga: Jangan Dulu Berkomentar, Perbup Pengisian Perangkat Desa Sedang Dikonsultasikan ke Pemprov

Ketiga, gaji tetap bagi perangkat desa bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Desa

Widi berpendapat apabila gaji perangkat desa bersumber dari Perimbangan Kabupaten yaitu Alokasi Dana Desa sehingga memiliki kendala penghitungan di setiap daerah, termasuk penggajian masuk dalam ranah politik daerah.

Halaman:

Editor: Lina Setiawati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

HCB Deklarasi Maju Caketum PWI 2023 di Arena HPN

Rabu, 8 Februari 2023 | 16:11 WIB
X