Respons Mendagri Tito Karnavian soal Tuntutan Ribuan Perangkat Desa

- Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Tuntutan Ribuan Perangkat Desa (IST)
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Tuntutan Ribuan Perangkat Desa (IST)


SMOL.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menanggapi tuntutan ribuan perangkat desa yang datang dari berbagai daerah tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).

Ribuan perangkat desa hari ini Rabu 25 Januari 2023 menggelar aksi demo di depan Gedung DPR RI menyampaikan aspirasi enam tuntutan.

Sebelum meggelar aksinya, mereka lebih dulu menemui Tito Karnavian di Kantornya Kemendagri, Selasa 24 Januari 2023.

Menurut Tito, para perangkat desa telah menemuinya langsung. Dan hari ini menggelar aksi menyampaikan pendapatnya.

"Ada tiga yang mau disampaikan, kemarin sudah ketemu langsung sama saya," tukas Tito Karnavian, Rabu 25 Januari 2023.

Baca Juga: Belasan Ribu Perangkat Desa Demo di Depan Gedung DPR, Ini 6 Tuntutannya

Perangkat desa sudah menyampaikan langsung aspirasinya kepada Tito. Tito mengaku memahami apa yang menjadi tuntutan para perangkat desa.

Tito merinci apa saja yang menjadi tuntutan perangkat desa tergabung dalam PPID.

Menurut Tito, para pengakat mengeluhkan soal pengehntian jabatan secara tiba-tiba setelah kepala desa berganti. Setiap kepala desa ganti, seluruh perangkat desa ikut diganti pula,

"Pertama, mengenai masalah pemberhentian jabatan. Mereka merasa banyak diberhentikan oleh kepala desa. Ketika kepala desanya baru, semua perangkat desa diganti," ujar Tito.

Mengenai pemberhantian jabatan sebenarnya sudah jelas diatur oleh UU dan ada mekanismenya.

Selain itu, status para perangkat desa minta disamakan seperti ASN.
Menurutnya, tuntutan soal ASN masih dikaji terlebih dahulu. Karena menyangkut UU Desa nomor 6 2014,

Baca Juga: Ribuan Kades se Indonesia Gelar Demo Minta Masa Jabatan Diperpanjang Jadi 9 Tahun

Perangkat desa juga menuntut agar ada penghasilan tetap atau Siltap..

Perangkat desa meminta agar Siltap bersumber dari APBN tidak bukan berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) karena sering terlambat.

Halaman:

Editor: Lina Setiawati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

HCB Deklarasi Maju Caketum PWI 2023 di Arena HPN

Rabu, 8 Februari 2023 | 16:11 WIB
X