Penasihat Hukum Polda DIY, Menunggu Putusan Majelis Hakim

SMOL.ID - Penasihat Hukum Polda DIY, Heru Nurcahya, SH menunggu hasil keputusan dari Majelis Hakim. Karena sidang masih berlangsung, sehingga pihaknya tetap akan menunggu keputusan Majelis Hakim.

Heru Nurcahya SH, mengatakan itu usai sidang lanjutan Praperadilan antara pemilik Palm Karaoke, SW melawan Polda DIY atas pelaporan PT AS Industri Rekaman Indonesia (Asirindo) di Pengadilan Negeri Sleman, Rabu, 25 Januari 2023.

Agenda sidang yang di pimpin Hakim Ketua Adhi Satrija Nugroho, SH, mendengarkan keterangan saksi pemohon. Pihak pemohon menghadirkan 2 orang saksi, terdiri dari 1 orang saksi ahli dan 1 orang saksi fakta yang meringankan pemohon.

Baca Juga: Polda DIY Yakin Penyelidikan Sudah Sesuai Atas Dugaan Tindak Pidana Hak Cipta Tersangka Sebtanu Wahyudi

"Nanti melihat bagaimana hakim menilai saja, kalau saya menanggapi itu sesuai keterangan mereka, nanti hakim akan melihat bukti persesuaian surat dengan saksi," ujar Heru Nurcahya.

Sementara, Kuasa Hukum SW, Christina Wulandari, SH pada kesempatan itu menyampaikan, Palm Karaoke terikat perjanjian lisensi dengan salah satu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bernama Karya Cipta Indonesia (KCI).

"Palm Karaoke dengan kewajibannya melakukan pembayaran royalty setiap tahunnya sejak tahun 2006 hingga saat ini, sehingga dapat dikatakan jika Palm Karaoke adalah usaha rumah karaoke pertama di Yogyakarta yang taat hukum melakukan pembayaran atas royalty cipta lagu," ujarnya.

Namun, lanjut Wulandari, pada tahun 2019 saat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yaitu lembaga yang memiliki amanah untuk menangani pengumpulan royalty penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia melakukan sosialisasi pembayaran royalty satu pintu melalui rekening LMKN.

Palm Karaoke berusaha mengakomodir perubahan aturan tersebut, namun ditengah upaya Palm Karaoke mengakses informasi satu pintu, tapi tiba-tiba pemilik Palm Karaoke justru dilaporkan dengan dugaan perbuatan pidana.

Lebih lanjut Wulandari menyampaikan, setelah proses penyelidikan dan penyidikan, ternyata tidak ditemukan adanya bukti yang cukup atas pelanggaran pidana.