SMOL.ID - Media sosial sedang ramai membahas pembangunan rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim) lantaran harganya cukup fantastis.
Sebuah akun Instagram undercover.id menyebut pembangunan rumah dinas menteri di IKN mencapai Rp 14,4, miliar per unit.
Akun tersebut menginformasikan bahwa Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR bakal membangun 36 rumah dinas untuk para menteri di IKN.
Rumah yang akan dibangun berbentuk tapak memiliki 2 lantai dan 1 lantai semi-basement.
Baca Juga: Kejagung Segera Bangun Kantor di IKN Kaltim, 20 PNS Bakal Dipindah
Pembangunan 36 unit rumah menteri ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN).
Desain yang disiapkan untuk rumah menteri di IKN terdiri dari dua tipe yakni downslope dan upslope atau hunian di lahan berkontur atau perbukitan. Dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter pesegi.
Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Eselon I Kementerian PUPR, Rabu 25 Januari 2022 lalu mempertanyakan anggaran yang diajukan untuk pembangunan rumah dinas menteri.
Padahal, tanah yang menjadi lahan pembangunan rumah dinas menteri statusnya hibah tidak perlu membeli.
Anggaran yang diajukan Kementerian PUPR untuk membangun perumahan dinas menteri dinilai sangat tinggi.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan memasukan anggaran untuk pembangunan 36 rumah tapak Menteri di IKN sebesar Rp519,06 miliar.
Jika dihitung, harga per unit berkisar Rp14,4 miliar.
Baca Juga: Awal Tahun 2023 Pembangunan Fisik Ibu Kota Baru IKN secara Besar-besaran Dimulai
"36 rumah menteri dengan anggaran Rp500 miliar, satu rumah nilainya berapa, tanah tidak beli lho pak, jadi pengaturan land scape plus konstruksi, apakah rumah plus isi, sampe tempat tidur atau selimut, semua lengkap?" ujarnya.
Tak hanya itu, dia juga menilai, harga satuan rumah menteri itu cukup besar, mengingat status tanah di IKN hibah tidak perlu membeli. Angka RP14,4 miliar hanya untuk banguan dinilainya cukup tinggi.
Artikel Terkait
Enam Kementerian Ini Jadi Kloter Pertama Pindah ke IKN Nusantara
Jokowi Direncanakan Ngantor di IKN Kaltim Sebelum 16 Agustus 2024
Jokowi Pimpin Prosesi Penyatuan Tanah dan Air di Titik Nol IKN Nusantara Kaltim Bareng 34 Gubernur
KSPI Dukung Pembangunan IKN, Ada 150 Ribu Buruh Bekerja di Proyek Itu
Polda Jateng Bakal Tugaskan Bintara Terbaik Lulusan SPN Purwokerto ke IKN Nusantara Kaltim
Demokrat Tolak Kenaikan Harga BBM, Andi Arief Curiga untuk Danai Proyek IKN