SMOL.ID - Pemerintah dinilai cenderung mendukung proporsional terbuka ketimbang proporsional tertutup.
Menanggapi hal itu, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan memahami sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika lebih mendukung proporsional terbuka.
PDI Perjuangan menurut Hasto Kristiyanto, melihat perbedaan cara pandang tersebut bagian dari iklim demokrasi.
“Pemerintah mungkin melihat demokrasi presidensil memerlukan sarat dukungan 50 persen plus 1 di parlemen. Sehingga kami bisa memahami sikap pemerintah,” ujarnya di Bandung, Jumat 27 Januari 2023.
Meski demikian, Hasto Kristiyanto berharap dan yakin Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengambil keputusan atas uji materi itu tidak berdasarkan opini dan pendapat banyak orang, tetapi berdasarkan sifat dari kenegarawanan Hakim di MK.
PDI Perjuangan menghormati seluruh pendapat partai politi (parpol) yang berseberangan dan juga pemerintah yang lebih mendukung proporsional terbuka.
Sedangkan, PDI Perjuangan bukan pihak yang melakukan judicial review atau uji materi.
“Kami tidak punya legal standing. Tapi sikap politik kebenaran,” tukasnya.
Baca Juga: Uji Materi UU Pemilu, Fraksi Golkar Beberkan Alasan Pertahankan Proporsional Terbuka
Meski delapan parpol menolak proposional tertutup PDIP akan konsisten dengan sikap awal.
Hasto Kristiyanto berpendapat dengan proporsional tertutup maka iklim politik di Indonesia tidak dikuasai kapital.
Sedangkan proporsional terbuka melekat degan unsir nepotismen, mobilisasi kekayaan untuk mendapatkan pencitraan demi dukungan dari pemilih.***
Artikel Terkait
Anggota DPR sebut Sistem Proporsional Tertutup Disukai Parpol Otoriter yng Ingin Kembalikan Oligarki Masa Lalu
Ma'ruf Nilai Sistem Proporsional Terbuka Ideal dan Transparan, Harap MK Punya Pandangan Sama
Delapan Parpol Sepakat Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
5 Pernyataan Sikap Delapan Parpol Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
Pemikiran Sejalan - Setuju Proporsional Tertutup, PBB Bakal Koalisi dengan PDIP di Pemilu 2024
Sidang Gugatan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, MK undang DPR dan Pemerintah
Sidang Uji Materi UU Pemilu Terkait Proporsional Terbuka Digelar, Pro dan Kontra Fraksi-fraksi di DPR RI